Silakan baca berita dari Sinar Harapan edisi 8 Juli 2003. Sedih yaa..
Indonesia makin terpuruk.
Salam,
Fabby Tumiwa
Indonesia Masuk 63 Negara Termiskin
Kebijakan IMF Dan Bank Dunia Gagal Entaskan Kemiskinan
Jenewa, Sinar Harapan
Berbagai program internasional untuk membantu memajukan negara-negara miskin
di dunia terbukti gagal sehingga dibutuhkan perubahan radikal bila dunia
ingin mencapai target pengurangan kemiskinan, demikian sebuah laporan yang
disiarkan oleh PBB, Selasa (8/7). Selain memaksa negara-negara berkembang
mengurangi belanja publik mereka, IMF dan Bank Dunia seharusnya mendesak
negara-negara kaya agar menyediakan tambahan bantuan, demikian Human
Development Report 2003 setebal 367 halaman itu.
Meski ada asumsi bahwa seluruh negara di dunia mengalami pelambanan
pertumbuhan, laporan itu menyebutkan bahwa 54 negara semakin miskin
ketimbang situasi tahun 1990, dengan tingkat harapan hiup merosot di 34
negara, khususnya akibat epidemi HIV/AIDS. Dan 21 negara semakin kelaparan
dibanding kondisi tahun 1990. “Buat banyak negara, tahun 1990 merupakan
sebuah dekade tanpa harapan,” demikian laporan itu, yang disusun oleh
Program Pembangunan PBB (UNDP). Disebutkan pada taraf sekarang ini, dunia
gagal memenuhi sebagian besar “Sasaran Pembangunan Millennium” yang
disetujui oleh 119 negara anggota PBB pada tahun 2000. Ketika itu
dicanangkan agar kemiskinan bisa dikurangi setengahnya pada 2015 dan akan
ada langkah besar di bidang pendidikan, sanitasi dan kesehatan, mencegah
penyebaran HIV/AIDS, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan dll.
Menurut laporan itu, pada saat ini yang hanya tercapai adalah mengurangi
jumlah orang yang hidup dengan kurang dari 1 dolar AS per hari. Dan itu pun
bisa tercapai karena kemajuan di Cina.
Sedangkan di Amerika Latinm sub Sahara Afrika dan bekas negara-negara Uni
Soviet, jumlah kemiskinan ekstrem akan meningkat. Administrator UNDP, Mark
Malloch-Brown, mengatakan sebuah “serangan gerilya” dibutuhkan bagi
“Konsensus Washington” itu, yang menetapkan berbagai kebijakan umum bagi IMF
dan Bank Dunia, termasuk penekanan pada pengawasan hati-hati terhadap
belanja pemerintah, reformasi perpajakan, liberalisasi perdagangan dan
privatisasi. “IMF dan Bank Dunia tidak boleh lagi menetapkan
sasaran-sasaran tinggi “ menyangkut pengeluaran, ujarnya. Laporan itu
menyebut kasus Malawi, yang telah menyusun sebuah strategi pengurangan
kemiskinan berdasarkan reseep IMF dan Bank Dunia. Namun rencana itu tidak
pernah mencapai Sasaran Pembangunan Millennium. “Malawi membutuhkan lebih
banyak bantuan donor, seperti juga negara-negara lain dalam situasi yang
sama,” demikian laporan itu. Studi itu mengatakan menyerahkan kepada
kekuatan-kekuatan pasar dan peningkatan pertahanan untuk mencapai
pembangunan itu tidak akan berhasil. “Intervensi publik dibutuhkan untuk
mencapai prakondisi bagi pertumbuhan ekonomi yang didorong pasar,” demikian
Sakiki Fukuda-Parr, ketua tim penulis laporan itu.
Urutan 112
Studi itu juga menyertakan laporan tahunan UNDP, Human Developmen Index,
yang menyusun daftar urutan 175 negara berdasarkan pada pendapatan per
kapita, tingkat harapan hidup, melek huruf dan anak yang bersekolah. Dalam
daftar itu, Norwegia selama tiga tahun berturut-turut, masih menduduki
peringkat pertama. Dua negara Skandinavia lainnya, Islandia dan Swedia,
menyusul. AS berada di urutan ke tujuh dan untuk pertama kali menyalib
Kanada, yang pada tahun 2000 berada di peringkat satu.
Pada peringkat 25 terbawah diisi oleh negara-negara Afrika sub-Sahara,
dengan Sierra Leone pada urutan 175. Indonesia berada pada urutan ke 112.
Sementara itu, Ekonom Asian Development Bank (ADB) di Jakarta, Amanah
Abdulkadir, yang dihubungi SH, Selasa (8/7) pagi, mengakui, secara umum
tingkat keseimbangan gizi, dan kesehatan di Indonesia memang mengalami
kemunduran dibandingkan dengan kondisi tahun 1997 atau sebelum terjadinya
krisis ekonomi di Indonesia. “Tingkat kesehatan anak balita misalkan, yang
menjadi perhatian kami memang mengalami penurunan, namun kami tidak
menggunakan ukuran 2 dolar AS per hari sebagai patokan tingkat kemiskinan,”
kata Amanah ketika diminta tanggapannya soal peningkatan kemiskinan
negara-negar di dunia yang disiarkan oleh PBB.
Ditambahkan Amanah, rekomendasi dari UNDP untuk tidak menerapkan sasaran
tinggi bagi negara-negera berkembang sebenarnya sudah dilakukan oleh lembaga
keuangan dunia termasuk ADB. mereka menginginkan agar negara berkembang
membuat suatu prosposal untuk mengurangi tingkat kemiskinan, untuk diberikan
bantuan.
“Sebenarnya bantuan pengentasan kemiskinan sudah berjalan. Namun, di Indonesia
hal ini belum bisa berjalan, karena harus dijalankan secara makro, dengan
melibatkan NGO dan masyarakat,” kata Amanah.(ap/xha/sam)
